Siaran Pers
Nomor : 232/SP/HM/BKKP/XII/2018

 

Jakarta – Di era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut penguasaan teknologi, kemampuan berinovasi menjadi tuntutan bagi perusahaan pemula Indonesia dalam rangka bersaing dengan negara lain.

Salah satu bentuk inovasi pada aspek teknologi dapat dilakukan dengan pengembangan perusahaan dan wirausaha pemula berbasis teknologi. Namun pada prosesnya, pengembangan inovasi tersebut tidak begitu saja dapat diterapkan pada industri. Perlu pendampingan lebih lanjut yang dinamakan proses inkubasi.

IBT (Inkubator Bisnis Teknologi) merupakan lembaga intermediasi yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan wirausaha pemula berbasis teknologi selama periode waktu tertentu. Peran IBT meliputi pendampingan dan pelayanan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Inkubator Wirausaha.

Direktorat Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) menyelenggarakan Forum Nasional Inkubator Bisnis Teknologi. Acara yang digelar di Grand Ballroom Hotel Ayana Jakarta (3/12) tersebut dibuka langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir.

Dalam sambutannya, Menristekdikti menyampaikan pentingnya mempertemukan antara inventor, inovator, dan inkubator, karena negara dapat dikatakan maju jika UMKM-nya diatas 5%, sedangkan Indonesia baru 1,6%.

“Ini masih jauh dari yang kita harapkan, karena itu, sesuai amanat Presiden, kita perlu menggenjot inovasi menjadi industri”, ucap Menristekdikti.

Menteri Nasir juga mengungkapkan bahwa, jika perguruan tinggi memiliki riset serta membuat prototipe dan inovasi, maka perlu ada yang diterapkan pada industri. Hal tersebut tentu akan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan proses inkubasi.

“Sehebat apapun penelitian, sehebat apapun inovasi, jika tidak diinkubasi ke industri akan tidak ada artinya”, tutur Nasir.

Kedepannya, Menristekdikti berupaya akan mendorong setiap perguruan tinggi harus memiliki inkubasi bisnis. Tujuannya mengembangkan inovasi agar bisnis tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi berbasis teknologi.

“Perguruan tinggi tidak hanya menjual barang dari luar ke dalam kampus, itu bukan inkubasi namanya, tapi perlu inovasi yang dihasilkan oleh kampus, dan itu berbasis teknologi”, ujar Menristekdikti.

Sampai dengan tahun 2018, Kemenristekdikti elah memperkuat kelembagaan 44 IBT, serta menumbuhkan lima IBT baru di luar Pulau Jawa yang masih kekurangan IBT.

“IBT ini penting dalam pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) di Indonesia, maka perlu penguatan kelembagaan dalam peningkatan fungsi utamanya”, ujar Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Patdono Suwignjo.

Pada kesempatan yang sama, Asril Syamas selaku ketua Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) menyampaikan rasa apresiasi dan penghargaan atas bimbingan Kemenristekdikti, dalam hal ini Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti dalam menumbuhkan wirausaha baru.

Dalam acara tersebut, hadir Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Naim dan Direktur Kawasan Sains Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya, Lukito Hasta Pratopo, Direktur PPBT Kemenristekdikti, Retno Sumekar. Selain itu, turut hadir 200 pengelola IBT yang berasal dari perguruan tinggi, instansi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dari segala penjuru Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Menteri Nasir memberikan penghargaan kepada tujuh IBT dalam menghasilkan perusahaan pemula terbaik.

Tujuh IBT tersebut adalah:

1. Incubie Institut Pertanian Bogor (IPB)

2. Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Indonesia (DIIB UI)

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta (LPPM UNY)

4. Skystar Venture Universitas Multimedia Nusantara (UMN)

5. Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng)
6. Maleo Techno Centre

 

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik dan Layanan Informasi Ditjen Kelembagaan Iptekdikti
Kemenristekdikti