(Yogyakarta, 25/10/2018) Ketua Kaukus Nuklir Parlemen dan Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi, SE., M.Sp., M.Sc mengatakan  salah satu cara mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melipat gandakan daya listrik. Namun, pemenuhan kebutuhan listrik harus juga diimbangi dengan life expectancy yang tinggi untuk generasi penerus.

“Pertumbuhan energi listrik tinggi tidak akan ada gunanya jika diimbangi dengan polutan yang tinggi, Indonesia butuh energi yang minim polusi demi kelanjutan masa depan penerus bangsa,” ujar Kurtubi. Hal ini disampaikan Kurtubi dalam Seminar Nasional Energi Nuklir 2018 yang diselenggarakan oleh BATAN bekerja sama dengan Universitas Mataram di STTN Yogyakarta, Kamis (25/10).

Menurut Kurtubi dibalik momok kecelakaan nuklir yang menakutkan bagi masyarakat, energi nuklir masih mempunyai manfaat sebagai penghasil energi berpolusi rendah.

Harapan hidup generasi penerus juga dipengaruhi  dengan kualitas udara, kelanjutan hidup generasi penerus butuh dukungan udara yang bersih.  Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik saat ini mayoritas masih menyumbang polusi yang tinggi bagi udara.

Meskipun program pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi di Indonesia belum terlaksana, namun Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan pendayagunaan iptek nuklir, terus berupaya melakukan penyiapan terhadap berbagai aspek pendukung program nuklir untuk energi. Salah satu upaya tersebut yakni melakukan pemetaan terhadap para pemangku kepentingan yang terkait dengan program pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi.

Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, beberapa stakeholder di negeri ini telah siap untuk menyongsong era pemanfaatan teknologi nuklir untuk industri. “Kita sudah menyusun peta pemangku kepentingan. Pihak swasta yang paling siap adalah industri non nuclear island, misalnya industri pembuat turbin, sipil, dan teknologi non reaktor lainnya,” kata Djarot.

Ia menambahkan, di sisi lain, yang paling lemah adalah industri di nuclear island yakni industri yang bergerak di bidang reaktor dan fasilitas yang berisiko  radiasi, karena sampai saat ini di Indonesia memang belum ada. Hal ini menjadi tantangan bagi BATAN untuk mengajak industri sebanyak-banyaknya bergerak masuk ke ranah industri nuclear island.

“Memang selama ini belum ada kebijakan go-nuclear dari pemerintah, sehingga pihak swasta masih enggan untuk menuju industri nuclear island. Tetapi paling tidak, kami sudah mengajak para stakeholder untuk berdiskusi agar mereka bisa cepat beradaptasi bila kelak Indonesia menyatakan go-nuclear,” tambahnya.

Kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa, menjadikan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pembangunan PLTN, karena pada dasarnya fasilitas nuklir dibangun harus mengedepankan faktor keselamatan yang tinggi. Untuk itulah menurut Djarot, pihaknya selalu menyarankan untuk memanfaatkan lokasi sebagai calon tapak PLTN yang potensi gempanya rendah seperti Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, atau di wilayah Jawa bagian utara. (HMS)