SAKIP merupakan bagian dari 8 agenda reformasi birokrasi dilingkungan Kemenristekdikti yaitu pilar Penguatan akuntabilitas kinerja. Sesungguhnya delapan pilar tersebut saling keterkaitan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri, mulai dari Manajemen Perubahan sampai pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, ujar Azhar Syahrir dari Inspektorat I Irjen Kemenristekdikti mengawali penyampaian materi kegiatan EPKO dilingkungan Politeknik Negeri Pontianak, Minggu 25 November 2018 di Singkawang.

Sesuai dengan Peraturan Kemenristekdikti nomor : 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kemenristekdikti, rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kerja, ujarnya. Oleh karena itu, kegiatan EPKO ini sangat penting dalam rangka penyusunan rencana kerja bagi perguruan tinggi. Namun rencana strategis itu harus mengacu pada rencana strategi Kemenristekdikti.  Ia menjelaskan bahwa kinerja yang ada di Kemenristekdikti merupakan akumulasi dari kinerja disetiap satker termasuk yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Sehingga Laporan kinerja yang dihasilkan di Kemenristekdikti benar-benar mencerminkan suatu informasi yang terstruktur.

Dalam paparannya Azhar Syahrir menjelaskan pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Kemenristekdikti tahun 2015 s.d 2017 adanya peningkatan cukup signipikan dimana indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2016 sebesar 67,46 menjadi 71,23 di tahun 2017. Upaya peningkatan indeks reformasi birokrasi dilingkungan Kemenristekdikti terus dilakukan.

Menyinggun tujuan penerapan SAKIP dilingkungan Kemenristekdikti, Azhar mengungkapkan ada beberapa hal diantaranya : perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario  evaluasi keberhasilan, pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor, menyelaraskan dan pengintegrasian menajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja). Tujuan ini diharapkan dapat mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.

Menyinggung kinerja, ia menjelaskan beberapa indikator yang baik diantaranya : berorientasi hasil (outcome), SMART (spesifik, measureable, achievable, relevant, time bound), ukuran keberhasilan yang ada cukup mengindikasikan tercapainya tujuan dan sasaran. Oleh karenanya, setiap unit organisasi memiliki indikator kinerja dan dapat dikukur kinerjanya, ujarnya. Selain itu, menurut Azhar pengkuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan. Akuntabilitas Kinerja perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja, apakah penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Diakhir paparannya, Azhar Syahrir mengatakan Akuntabilitas Kinerja yang baik itu adalah Budaya kinerja telah menjadi budaya organisasi, seluruh Unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya, Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah, Pengintegrasian antara perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran, Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakan usaha mencapai kinerja organisasi, Sistem monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja, Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal, Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dan Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment.

Sementara itu, Agoes Setyadi Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti mengatakan perlu ada evaluasi emplementasi SAKIP. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja, menilai akuntabilitas kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian,  memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas unit organisasi di lingkungan Kementerian dan  memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

(Erwandi – Pranata Humas Muda)