Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyerahkan Pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) 8615 ISO 31000: 2018 tentang Risiko Manajemen kepada Sekolah Bisnis (SB) Institut Pertanian Bogor (IPB). Penyerahan tersebut dilakukan saat Bedah Buku Manajemen Risiko Panduan untuk Risk Leaders dan Risk Practitioners di Ruang Mahoni Sekolah Bisnis, Kampus Gununggede, Bogor (29/10).
Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Bisnis,  Dr. Ir. Idqam Fahmi, M.Ec menyampaikan dengan diserahkannya Pedoman SNI 8615 ISO 31000:2018 ini, Sekolah Bisnis IPB menjadi  unit  pertama di IPB yang tengah  mengusulkan sertifikasi. Sekolah Bisnis telah memiliki list base thinking dari sertifikasi sebelumnya yaitu ISO 31000 tahun 2009. Maka tidak menutup kemungkinan SB menjadi unit pertama di IPB yang akan mendapatkan sertifikasi 31000 tahun 2018.
“Yang penting bagi kami adalah bukan perolehan ISO nya namun kualitas, habit atau kebiasaan. Tidak ada dari kita yang bisa menghindar dari risiko. Tidak ada keputusan yang tidak memiliki risiko. Jika kita tidak berani mengambil risiko maka kita malah berhadapan pada risiko yang sangat besar. Begitupun kita sebagai pimpinan maupun individu. Dengan berani ambil risiko, akan terbuka peluang yang lebih besar. Yang penting bagaimana mengantisipasinya. Oleh karena itu penting mengelola risiko, bukan menghindarinya. Siapkan diri untuk hadapi tantangan yang semakin besar, kompleks dan ambigu,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Priyarsono, Wakil Ketua Komite Teknis Manajemen Risiko BSN mengatakan bahwa manajemen risiko ini sudah diterapkan di berbagai sektor keuangan. Sertifikasi Manajemen Risiko yang belum cukup berkembang penerapannya adalah di sektor publik. IPB adalah perguruan tinggi pertama yang akan menerapkan secara penuh manajemen risiko ini.
“IPB tengah melakukan pelatihan dan sertifikasi. Rektor, semua wakil rektor dan dekan, dibagi dalam tiga angkatan, telah dan akan melakukan sertifikasi manajemen risiko. Kita targetkan punya 50 hingga 60 orang hingga tahun ini. Jadi di IPB harus ada semacam Pusat Pengkajian Manajemen Risiko khususnya sektor publik,” ujarnya. (dh/Zul)