Dalam rangka implementasi UU nomor : 14 Tahun 2008, Tim Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat, Rabu, 17 Oktober 2018 lakukan visitasi ke Politeknik Negeri Pontianak. Visitasi oleh KIP Kalbar dipimpin langsung Rospita Vici Paulyn, ST, Mediator selaku Ketua KIP dan didampingi 5 orang anggotanya. Kehadiran Tim KIP Kalbar diterima langsung PPID Politeknik Negeri Pontianak Drs. Erwandi, M.Si.

Ketua Komisi Informasi Kalimnatan Barat Rospita Vici Paulyn mengungkapkan bahwa kehadiran tim dalam rangka menindaklanjuti kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang telah disampaikan ke pihak Politeknik Negeri Pontianak. Dia juga mengungkapkan bahwa Komisi Informasi Kalimantan Barat kurang lebih 300 Badan Publik di Kalimantan Barat yang disampaikan SAQ. Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa visitasi ke Badan Pubulik termasuk Politeknik Negeri Pontianak untuk melihat langsung dan mengukur 5 KO yaitu : Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi dan Konsisten) keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

Menurut Ketua Komisi Informasi Rospita Vici Paulyn, kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) akan dilakukan pemeringkatan dan penganugrahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 yang direncanakan pada bulan November 2018.

Sementara itu, PPID Politeknik Negeri Pontianak Erwandi mengungkapkan bahwa implementasi UU nomor: 14 Tahun 2018 sesungguhnya dalam 4 tahun terakhir ini sudah dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Pontianak. Semua informasi telah disampaikan melalui web maupun media internal dan dengan diberlakukannya UU nomor : 14 tahun 2018 Politeknik Negeri Pontianak menyesuaikan format  yang diatur dalam UU nomor : 14 tahun 2018. Seluruh informasi sesungguhnya sudah kami buka melalui web Politeknik Negeri Pontianak pada laman informasi publik, kecuali yang tidak boleh dibuka sesuai pasal 17 UU nomor : 14 Tahun 2018.  Menyinggun pertanyaan Tim KIP Kalimantan Barat tentang aturan informasi publik yang diberlakukan, Erwandi mengungkapkan bahwa Politeknik Negeri Pontianak tidak membuat aturan sendiri, kecuali standar pelayanan. Politeknik Negeri  Pontianak menganggap bahwa UU nomor : 14 Tahun 2018 sudah jelas dan harus ditaati dan ikuti semua badan publik. Mengapa kita  harus buat peraturan, kan UU lebih tinggi dari peraturan, ungkapnya.

Dalam visitasi penilaian Badan Publik, Tim KIP Kalbar melihat langsung beberapa komitmen Politeknik Negeri Pontianak dalam menjalankan UU tersebut. Tim juga melihat beberapa dokumen yang tersedia di PPID Politeknik Negeri Pontianak. Diantara dokumen yang dilihat antara lain : SK penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Daftar Informasi Publik (DIP), Dokumen Peraturan/Keputusan/Kebijakan, Surat-surat Perjanjian dengan Pihak ke tiga, Dokumen Regulasi mengenai Pengelolaan Organisasi, Pengelolaan Administrasi, Personil dan Pedoman Keuangan, Dokumen Profil lengkap pimpinan dan pegawai, Dokumen Laporan Keuangan, Dokumen Pengadaan Barag dan jasa, dokumen rencana strategiss dan rencana kerja tahun 2018, dokumen SOP Pelayanan Informasi Publik, hasil-hasil penelitian, dokumen rapat koordinasi, dokumen surat menyurat, dokumen pengujian konsekuensi dan tempat penyimpanan dokumen, baik phto kegiatn, digital, folder dan lainnya.

Semua dokumen yang diminta dilihatkan secara langsung oleh PPID Politeknik Negeri Pontianak, termasuk melihat penyimpanan dokumen lainnya. Kegiatan visitasi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara tim dan PPID Polnep.

(Erwandi – Pranata Humas Muda)