Kebesaran sejarah bangsa Indonesia dimulai ketika mampu menguasai lautan. Majapahit, Sriwijaya, Mataram, Pajajaran, Aceh, Demak, Goa dan Tallo merupakan bukti nyata keperkasaan penguasaan serta pengelolaan sektor maritim sebagai “poros” dalam berdaulat, mandiri, dan berjati diri.

Untuk mengembalikan Indonesia sebagai bangsa maritim yang berdaulat, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu cara yang paling relevan untuk mewujudkan keinginan ini. Dalam perspektif teknologi, untuk menguasai lautan berarti negara wajib untuk memenuhi 2 (dua) komponen utama yaitu (1) memiliki kemampuan untuk menciptakan serta meningkatkan Infrastruktur keluatan dan (2) memahami dengan pasti tata kelola laut. Kedua komponen ini dapat direalisasikan hanya dengan penguasaan serta alih teknologi, dan tentunya sumber daya bangsa kita sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan teknologi dalam menjaga keseluruhan garis pantai kita sepanjang 80.791 km dengan Luas lautan Indonesia sekitar 5,8 juta Km2 (75%) yang merupakan wilayah perairan.

Dalam teori maritim yang sangat terkenal, pernah disampaikan oleh Sir Walter Raleigh (1554–1618), bahwa “siapa yang menguasai laut akan mendominasi perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia”, sementara Alfred T. Mahan, (1840 – 1914) berpendapat bahwa “lautan adalah sumber kehidupan, ada banyak sumber daya alam di laut. Oleh karena itu, harus membangun angkatan laut yang kuat untuk menjaganya”.

Langkah kongkrit yang harus dilakukan?

Pertama, Iptek dapat dijadikan “alat” untuk menghitung kebutuhan dan membangun pertahanan dan keamanan laut yang kuat dan mandiri, yang mampu mengcover 70% luas wilayah perairan laut Indonesia, menentukan jenis, desain dan bahan baku lokal yang dapat digunakan untuk membangun kapal angkatan laut yang inovatif dengan lifetime yang tinggi.

Beranikah Indonesia membangun secara mandiri 1000 kapal untuk menjaga dan memperkuat pertahanan laut Indonesia?

Kedua, Iptek sebagai “alat” untuk mendominasi perdagangan dan pariwisata dunia, yang bermakna memiliki kapal dagang ataupun menguasai tata kelola perdagangan laut termasuk pariwisata. Bagaimana kesiapan teknologi Indonesia?

Ketiga, Iptek sebagai “alat” untuk mengembangkan energi kelautan, prediksi para ahli bahwa energi gelombang dan arus laut mampu mendukung energi sebesar 1000 MWatt. Belum lagi energi angin, pasang surut, serta minyak dan gas bumi.

Mampukah kita memanfaatkan Iptek yang ada di Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang untuk mengelola energi kelautan yang melimpah ini? Pernahkah mereka diberi kesempatan untuk mengimplementasikan kemampuan mereka dalam dunia nyata?

Keempat, Iptek dijadikan sebagai “alat” untuk menjaga keanekaragaman hayati. Ini bermakna bahwa keanekaragaman hayati diperlukan untuk kesinambungan kehidupan di laut, menjaga laut dari kepunahan kehidupan akibat eksplorasi yang tidak bertanggung jawab. Kita mempunyai ratusan perguruan tinggi yang memiliki program studi kelautan, BPPT, LIPI dan juga Lembaga Litbang lainnya siap berkarya untuk menjaga laut kita.

Namun pernahkah kemampuan mereka dicoba pemanfaatannya agar hasil penelitian yang sekian lama digeluti tidak terhenti di “laci” perpustakaan atau hanya sekedar meningkatkan strata akademik?

Kelima, Iptek dijadikan “alat” untuk meningkatkan Infrastruktur kelautan. Sebagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur kelautan kita masih sangat lemah. Pelabuhan, kapal, alat komunikasi masih perlu ditingkatkan. Pertanyaannya adalah mampukah kita secara mandiri membangun infrastruktur kelautan kita? jika mampu, lalu bagaimana caranya? Hanya dengan kebersamaan dan gotong royong kita bisa membangun laut kita.. penelitian dan pengembangan Iptek kelautan telah kita kuasai, yang perlu kita rumuskan adalah bagaimana mengoperasionalisasikan kemampuan Iptek itu kedalam kehidupan sehari-hari sehingga mendatangkan keuntungan secara ekonomi.

Keenam, selaras dengan arah kebijakan Presiden Jokowi untuk;

(a) mengembalikan Indonesia sebagai bangsa Maritim, dibutuhkan pengembangan armada niaga nasional sebagai penghubung antar pulau serta menentukan pintu pintu export dan import, mengoptimalkan pelabuhan strategis yang telah ada guna menunjang distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok negeri, selain ke luar negeri, meningkatkan sumber daya manusia di bidang maritim, memahami tata cara dalam memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai perlintasan kapal kapal asing dari sisi commercial, politic dan berkeadilan dalam pemanfaatan kekayaan laut yang ada untuk kepentingan bangsa.

(b) Kedaulatan negara di perairan Indonesia, termasuk membentuk “poros” maritim dengan memastikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan dalam menjaga keamanan dan keselamatan kapal kapal yang berlayar di Arus Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai posisi tawar politis terhadap negara negara yang ekonominya bergantung pada alur pelayaran yang melewatinya, dan mampu memenuhi ketersediaan kebutuhan jasa dan barang terkait pengoperasian kapal kapal yang melewati ALKI sebagai posisi tawar di bidang ekonomi. Dan;

(c) meng-operasionalkan “Tol laut” dengan menjaga keteraturan dalam melayari pulau pulau besar dan disekitarnya, penting untuk juga menentukan pelabuhan “hub untuk melayani sistem distribusi ke daerah sekitarnya, serta mencari cara bagaimana menurunkan biaya pelabuhan dan operasional kapal.

Selain itu, dalam menjaga kedaulatan Negara dapat juga dilakukan dengan cara menerapkan soverignity negara terhadap perijinan kapal kapal yang melintas di jalur ALKI, melakukan pemantauan terhadap yang masuk, melintas, sampai keluar dari perairan Negara, mengharuskan wajib pandu di jalur ALKI, membentuk Indonesian Cost Guard serta menjalankan dengan sebenarnya azas cabotage terhadap kapal kapal yang beroperasi di dalam negeri.

Akhirnya kembali kepada sebuah pertanyaan, mampukah Indonesia menguasai laut..? maka jawabnya adalah : Tergantung dari kebersamaan, semangat, konsistensi dan komitmen bangsa dalam membangun kedaulatan kelautan bagi masa depan Indonesia.

DR. Ir. Agus Puji Prasetyono, M.Eng.
Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi