Selasa (10/10), LAPAN menjadi narasumber dalam acara “Peluncuran Buku Dan Diskusi Undang-Undang Keantariksaan: Visi, Misi, dan Tantangan Implementasi” karya Prof Dr. I.B.R Supanca. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung Yustinus, Unika Atma Jaya, Jakarta.

Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Agus Hidayat, dalam paparannya mengatakan, keantariksaan Indonesia bercirikan mandiri, maju, dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan visi penyelenggaraan keantariksaan yang tertuang dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan dan Perpres Nomor 45 tahun 2017 tentang rencana induk penyelenggaraan keantariksaan Tahun 2016-2040.

Mandiri yakni kemampuan bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan yang sejajar dan sederajad dengan negara maju. Penguasaan itu mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Sehingga bangsa ini mampu bersaing dan maju. Ciri-cirinya adalah sumber daya manusia dengan kepribadian bangsa yang berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan keahlian, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga terjamin keamanan umat manusia, pemanfaatan sumberdaya yang berkesinambungan, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Undang-undang keantariksaan bertujuan untuk mewujudkan kemadirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara. Dasar hukum ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan bagi kesejahteraan rakyat dan produktifitas bangsa. Fungsi lainnya menjamin keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Undang-undang ini juga memberikan kepastian dan landasan hukum dalam penyelenggaraan keantariksaan.

Sementara Supanca mengatakan, “Unika Atma Jaya ingin berkontribusi bersama LAPAN yang dalam hal ini sebagai stakeholder utama penyelenggaraan keantariksaan, dalam konteks pengembangan dan regulasi kebijakan.”

Dalam kesempatan ini, LAPAN dan Unika Atma Jaya menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penelitian dan pengkajian kebijakan penerbangan dan antariksa. Naskah ditandatangani Kepala Pusat KKPA dan Dekan Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya, Dr. Yanti Fristikawati.

Acara ini juga menghadirkan narasumber ahli hukum antariksa Hongkong University, Prof. Dr. Zhao Yun. Kegiatan dihadiri peserta dari berbagai perguruan tinggi, swasta, Kementerian, dan lembaga.