Jakarta–Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sepakat menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Bidang Persandian.

Bertempat di Auditorium Roebiono Kertopati, Lemsegneg pada Jumat (15/9/2017), MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Menristekdikti Mohamad Nasir dan Kepala Lemsegneg Djoko Setiadi. Selain itu, diitandatangani pula Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Kepala Pusat Data Informasi Iptek dan Pendidikan Tinggi Andika Fajar dan Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara Hendrini.

Kesepakatan ini merupakan tekad bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kemenristekdikti.

Adapun ruang lingkup dalam kerjasama ini antara lain :
– Penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi,
– Pemanfaatan, peningkatan dan pengembangan sumber daya,
-Pemberian perlindungan keamanan melalui implementasi sertifikat elektronik, serta
– Penyelenggaraan perguruan tinggi.

Mengawali sambutannya, Menristekdikti menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah mampu memberikan nilai tambah di Kemenristekdikti dalam mewujudkan tujuan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi, serta mengoptimalkan pencapaian reformasi birokrasi khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Saat ini Kemristekdikti mengelola sistem informasi yang memiliki risiko tinggi, seperti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang menyimpan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik yang di bawah koordinasi Kemenristekdikti, Kementerian Agama, maupun Kementerian dan Lembaga, serta sistem informasi penting lainnya di unit utama Kemenristekdikti.

Selain itu, Kemenristekdikti yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan tinggi, riset, teknologi dan inovasi di Indonesia, dalam melaksanakan berbagai kebijakannya tentu mempunyai sensitivitas yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada aspek kehidupan masyarakat, dan pemerintahan pada umumnya. Utamanya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kendati demikian, pemanfaatan teknologi tersebut dapat berpotensi munculnya kerawanan yang mengakibatkan terbukanya sistem komunikasi yang memungkinkan siapapun dapat mengakses informasi untuk berbagai kepentingan mereka.

Menristekdikti mengatakan, “Pengelolaan keamanan informasi menjadi hal yang penting dalam rangka melindungi kerahasiaan (confidentialy), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availibility) aset informasi Kemristekdikti dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar lingkungan Kemristekdikti.”

Pengelolaan keamanan yang dimaksud termasuk perlindungan terhadap data yang ada pada PDDikti yang mencakup semua data mahasiswa, dosen maupun perguruan tinggi.

“Kami perlu jaminan bagaimana data yang ada di kementerian terlindungi dengan baik. Untuk itu kami bekerjasama dengan Lemsaneg,” ujar Menteri Nasir.

Lemsaneg sesuai tugas dan kewenangannya, berkewajiban memberikan dukungan keamanan informasi bagi Kemenristekdikti, dalam upaya melakukan perlindungan infrastruktur maupun sistem informasi dan komunikasi, yang
telah tergelar di Kemenristekdikti, melalui teknik-teknik persandian yang dikembangkan oleh Lemsaneg.

Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi menyambut gembira atas diadakannya kerjasama ini. “Dengan adanya nota kesepahaman ini diharapkan akan berwujud pola kerja terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka penyelenggaraan persandian, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan, peningkatan, pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak,” tutur Djoko.

Djoko pun meyakini dengan kerjasama ini dapat memperkuat tingkat keamanan data yang ada di Kemenristekdikti mengingat maraknya kejahatan di dunia cyber yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut adalah Sekretaris Jenderal Ainun Na’im dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti Ani Nurdiani Azizah.

Galeri