Jakarta, Humas LIPI. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil, Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Termasuk kekayaan mikroorganisme. Hal ini menjadikan Indonesia layaknya magnet bagi negara-negara lain yang ingin menggali dan memanfaatkan kekayaan biodiversitas Indonesia. “Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menginisiasi regulasi pengelolaan mikroorganisme untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan hidupnya untuk dimanfaatkan secara keberlanjutan guna kesejahteraan rakyat Indonesia,” jelas Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan hayati LIPI, Enny Sudarmonowati pada Rapat Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme di Jakarta pada Kamis (19/4) lalu.

Menurut Enny, pengelolaan mikroorganisme yang komprehensif, terencana, terkoordinasi, dan memiliki standar secara nasional diperlukan untuk menunjang penelitian, pengembangan, industrialisasi berbasis mikroorganisme yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI, Atit Kanti menjelaskan bahwa mikroorganisme mengandung informasi genetik, informasi kimia, informasi fisika, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk penelitian, pengembangan, dan keperluan industri. “Oleh sebab itu sangat penting untuk diatur pengelolaannya dengan baik melalui regulasi pemerintah,” ujarnya.

“Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme merupakan luncuran Program Legislasi Nasional tahun 2017 dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2018,” ungkap Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, Nur Tri Aries. Dirinya berharap pengelolaan mikroorganisme oleh LIPI dan lembaga-lembaga pengelola lainnya di kementerian, perguruan tinggi dan badan usaha dapat disinergikan.

Rapat Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme ini sendiri dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan,  dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (isr/ed: fza, dig)

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI