Jakarta, Humas LIPI. Perdagangan gelap satwa liar kini menduduki peringkat ketiga setelah kejahatan narkotika dan perdagangan manusia. Penindakan perdagangan ilegal satwa liar memerlukan masukan dari lembaga riset untuk mengungkap jenis dan kondisinya. “Sesuai kepakaran yang  dimiliki oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kami beberapa kali diminta sebagai saksi ahli untuk mengidentifikasi barang bukti seperti binatang atau satwa yang sudah tidak utuh lagi,” ungkap Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Enny Sudarmonowati, Senin (30/4) di Jakarta.

Enny menjelaskan, LIPI memiliki teknologi untuk melakukan pengecekan aspek biologi molekuler dan DNA dari binatang tersebut. “Kami memiliki banyak referensi tentang satwa. Bahkan kami saat ini sedang mengusulkan 12 satwa lagi untuk dilindungi. Saat ini pengajuan tersebut masih proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani mengungkapkan bahwa kejahatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar saat ini sudah sangat serius dan menjadi perhatian negara-negara dunia. “Tercatat ada 187 kasus terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah kami tangani selama tiga tahun terakhir dengan berhasil menyita 12.966 satwa dan 10.233 bagian satwa sebagai barang bukti.”

Ia menambahkan,  cukup tingginya konflik kebutuhan ruang dan makanan antara manusia dan satwa juga menyebabkan munculnya kejahatan pada satwa. “Pemerintah harus terus merespons dengan mengajak generasi milenial untuk tidak menyakiti satwa dan menjaga lingkungan,” tutupnya. (ly/ed:fza)