JAKARTA – Perguruan Tinggi (PT) di seluruh dunia kini dihadapkan dengan tantangan baru. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dituntut meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan PT agar mampu bersaing di dunia internasional.

 

“Rektor atau direktur PTN harus tahu mengenai akademik, sumber daya dan keuangan, kemahasiswaan, research, dan kesejahteraan pegawai,” ujar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir saat membuka Workshop Kepemimpinan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 2017 di Crowne Plaza, Jakarta, Kamis (02/11).

 

Hadir juga dalam acara ini antara lain Direktur Jenderal Kelembagaan,  Kemenristekdikti Patdono Suwignjo, Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti Toto prasetyo, Kepala Pusdiklat, Kemenristekdikti Wisnu Sarjono, serta Rektor dan perwakilan Rektor PTN di Indonesia dengan masa jabatan kurang dari tiga tahun dan masih menjabat satu periode. Menteri Nasir berpesan kepada pemimpin PTN untuk menentukan skala prioritas dalam pengelolaan PT. “Kalau bisa, fakultas itu tidak terlalu banyak,” pungkas Nasir.

 

Menteri Nasir berharap pemimpin PTN mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PT. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, Nasir juga berharap kegiatan ini membuka wawasan pemimpin PTN dalam menghadapi tantangan pengelolaan PT dalam konteks konstruksi baru pendidikan tinggi Indonesia.

 

Namun, sesuai instruksi Presiden RI Joko  Widodo, Nasir mendorong pembukaan Program Studi (Prodi) kekinian yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Contohnya, dunia kerja antara lain membutuhkan banyak lulusan Prodi logistik, mekatronika, dan pemasaran ritel. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memungkinkan untuk kampus membuka Prodi sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika menyelesaikan studi, lulusan Prodi kekinian ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

 

Senada dengan Nasir, Patdono mengungkapkan bahwa moratorium Prodi diharapkan mampu meningkatkan kualitas Prodi dan Lulusan. Pemimpin PTN diharapkan membenahi pengelolaan PT, termasuk Prodi. Kemenristekdikti telah memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan PTN dengan harapan terjadi peningkatan mutu yang signifikan, sehingga PT memiliki peran nyata yang langsung dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Peran pemimpin PTN menjadi sangat penting dalam konstruksi baru pendidikan tinggi yang mengedepankan otonomi dan penjaminan mutu. Berbagai perubahan telah mulai dilaksanakan, mulai dari standar nasional pendidikan tinggi hingga pengaturan PT dan Prodi yang dikelolanya. Peran penting dari pengelola PTN termasuk pemimpinnya harus didukung dengan kapasitas yang mumpuni dan dikembangkan terus dari waktu ke waktu, sehingga PT dapat menyesuaikan diri seiring dengan perubahan dan tantangan zaman. (DH)

Galeri