Pesatnya perkembangan global seakan membuat Indonesia tidak akan pernah terbebas dari pola “konsumtif”, yaitu ketika Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memiliki posisi tawar yang sangat strategis dalam era globalisasi. “Ilmu” selalu dipandang sebagai produk, proses dan paradigma etika, yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah, sementara “pengetahuan” di dapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Disinilah peran teknologi sebagai hasil dari sublimasi teori dan rumus-rumus ilmu pengetahuan dapat menjadi instrument paling penting dalam era modern saat ini. Maka kita tidak perlu heran jika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu beriringan menyesuaikan zamannya.

Selanjutnya, apakah perkembangan IPTEK yang semakin “liar” dapat dimanfaatkan untuk membangun peradaban bangsa yang lebih merata dan sejahtera?

Merespon pertanyaan sederhana namun cukup “menyentil”, maka pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah kegiatan yang “wajib” diijalankan oleh pemerintah yang dalam konteks ke-Indonesia-an dimotori oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Pada hakikatnya kegiatan pengembangan ini ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seiring berjalannya teknologi sebagai konskuensi “logis” dari globalisasi serta terbukanya “keran” Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka ukuran sebuah perekonomian Negara tidak lagi berbasis dengan sumber daya alam (Resource Based Economy), melainkan berbasis pada sumber daya pengetahuan (Knowladge Based Economy). Implikasinya adalah, kekuatan bangsa diukur dari kekuatan iptek sebagai faktor “primer ekomomi” yang menggantikan “kekuatan modal”. Sejalan dengan implikasi tersebut, sebuah Negara sepantasnya dituntut memajukan inovasi-inovasi dan temuan anak bangsa yang salah satunya diperoleh dari fondasi riset yang kokoh.

Namun, realitasnya pembangunan IPTEK dihadapkan pada masalah klasik berupa belum memadai dan tertatanya infrastruktur pengembangan iptek nasional, dalam bentuk (1) ketersediaan sumberdaya (manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi) penelitian dan pengembangan (LITBANG) yang menyebabkan tidak tercapainya ambang kritis aktivitas litbang, (2) pola manajerial kelembagaan litbang yang cenderung struktural, (3) belum terbangunnya mekansime intermediasi yang berpeluang mempersambungkan kapasitas iptek dengan kebutuhan (need) industri dan dunia usaha, serta (4) belum tegas dan operasionalnya bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang maupun penguatan kapasitas iptek nasional. Salah satunya adalah kurangnya dorongan pemerintah dalam mengimplementasikan sistem inovasi daerah (SIDa) secara komperhensif dan tepat.

Merespon masalah tersebut, dibutuhkan jaring-jaring relevansi antar lembaga pemerintah maupun stakeholders terkait yang berarti membangun dan memperkuat konektivitas secara sistematik dalam institusi. Relevansi ini perlu ditingkatkan terutama di ranah penelitian dan pengembangan IPTEK. Kemudian, dengan memasukkan hasil-hasil IPTEK tersebut ke dalam pembelajaran iptek, sehingga dihasilkan SDM dengan kompetensi yang relevan. Relevansi iptek dan perguruan tinggi memiliki konsep yang sederhana, yakni melalui “interaksi yang lebih erat” antara peneliti/akademisi, pelaku bisnis, pelaku pemerintahan dan pihak-pihak lainnya.

Pada literatur akademik, kita telah mengenal sejumlah gagasan seperti triple helix, university-industry linkage (UIL), sistem inovasi ataupun perguruan tinggi entrepreneurial. Semua gagasan ini mencoba menjawab permasalahan iptek di Indonesia.

Untuk menyempurnakan kebijakan yang telah ada, perlu dilakukan “re-skenario” kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu menciptakan iklim yang tidak hanya sinergi, tetapi juga selaras dalam pembangunan IPTEK menghadapi tantangan global, lembaga lembaga riset yaitu: (1) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, (2) Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) RISTEK, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LEMLITBANG) dalam mensejahterakan masyarakat dan bangsa lebih memberikan prioritas kepada peningkatan mutu universitas, competitiveness index, pemenuhan harapan masyarakat terhadap hasil penelitian, pengelolaan kelembagaan dan jaringan LITBANG, dan sedaya upaya agar bangkit dan keluar dari middle income economy trap dengan 4 (empat) langkah ideal, yaitu innovation driven economy, agent of economic development, increasing international publication dan boosting innovation.

Hal penting lainnya, apa Langkah sempurna pengelolaan kelembagaan dan jaringan LITBANG?

“Jaringan komunikasi harus dibedakan dengan struktur organisasi. Jaringan memusatkan perhatian pada siapa “aktor” yang memegang peranan kunci dalam suatu organisasi. Peranan kunci yang dimaksud di sini adalah peranan yang riil (kontak nyata), bukan peranan atau posisi di atas kertas dalam suatu struktur organisasi. Aktor yang penting dalam struktur organisasi belum tentu menjadi aktor kunci dalam struktur jaringan atau sosial secara riil ”. (Eriyanto)

Menata jaringan penelitian dan pengembangan dimulai ketika program kebijakan riset dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok litbang kelas bawah. Bagaimana suatu ide, gagasan, produk yang semula kecil, berjaringan dan kemudian menjadi suatu “trend” di masyarakat. Bagaimana suatu produk yang semula tidak laku, kemudian bisa berubah menjadi “booming” dan menjadi produk populer. Bagaimana suatu penyakit yang semula hanya menjangkiti beberapa orang bisa berubah menjadi “epidemic” yang menjalar ke semua warga di satu kota. Ide, gagasan, produk tidak ubahnya seperti sebuah penyakit yang bisa menular dari satu orang ke orang lain, bisa berkembang dan menular dengan cepat lewat proses jaringan. Inti gagasan Galdwell adalah penyebaran ide, gagasan atau produk tidak ditentukan oleh berapa banyak upaya yang dilakukan untuk mencapai target, tetapi apakah ide, gagasan atau produk tersebut sampai ke orang/lembaga yang tepat?. Salah satu pihak yang disebut Gladwell (2000) adalah “penghubung atau konektor”. Mereka lah yang menghubungkan satu orang dengan orang lain sehingga membuat jaringan besar.

Langkah sempurna pengelolaan kelembagaan dan jaringan LITBANG dilakukan dengan cara: (1) Menciptakan ketertutupan jaringan (network closure). Jaringan yang rapat dan tertutup di mana anggotanya saling berinteraksi satu sama lain, akan mendapat posisi yang lebih baik, (Coleman 1998: S102-105), karena Jaringan tertutup lebih memungkinkan anggota jaringan mematuhi norma-norma yang berlaku. Tindakan yang bertentangan, langsung bisa mendapat “punishment” oleh anggota jaringan. (2) menciptakan “modal sosial” bagi lembaga litbang miskin, maksud dari “modal sosial” di sini adalah kepercayaan (trust) yang didapat dari relasi dengan aktor lain. Modal sosial menjadi penting karena lewat modal sosial tersebut aktor bisa diterima dalam lingkungan sosial, dan penerimaan tersebut akan membuat aktor bisa memaksimalkan keuntungan dalam relasi dengan orang lain. jaringan sosial merupakan aspek penting dalam membentuk modal sosial. Semakin terlibat seseorang dengan jaringan, semakin banyak relasi dan interaksi antara satu orang dengan orang lain, sehingga akan makin menumbuhkan kepercayaan. (3) Menciptakan konektor (penghubung), merupakan alternatif lain yang bisa dilakukan. Keterbatasan lembaga litbang ada pada akses informasi bisa diatasi dengan menciptakan konektor-konektor yang menghubungkan lembaga litbang dengan sumber informasi.

DR. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng.

Staff Ahli bidang Relevansi dan Produktivitas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia.